News

KPU Larang Eks Napi Koruptor Nyaleg, Begini Tanggapan Jokowi

JAKARTA, BolehKlikNews- Presiden Joko Widodo menanggapi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk nyaleg.

Jokowi menegaskan, eks napi korupsi punyai hak untuk berpolitik. Dia juga menambahkan jika konstitusi yang menjamin seseorang mendapatkan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Kalau saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” jelas Jokowi di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018).

Diketahui sebelumnya, KPU akan mengatur pelarangan tersebut dalam peraturan KPU atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg. KPU mengusulkan larangan ini masuk dalam Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Meski usulan ini tak disetujui Komisi II DPR, KPU Arief Budiman menegaskan, dalam draf PKPU itu, pihaknya masih memasukkan poin larangan eks napi korupsi untuk menjadi caleg. Meskipun, telah ditolak oleh DPR, Bawaslu, dan Kemendagri di dalam rapat dengar pendapat pada Selasa, (22/5/2018).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top