News

Pertanyakan Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia

JAKARTA, BolehKlikNews- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mempertanyakan penyelesaian kasus penghilangan paksa di Indonesia.

Melalui website resmi KontraS Senin, (28/5/2018) KontraS menjelaskan, kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah praktik sahih sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan.

Menurut KontraS, di Indonesia praktek keji ini mulai timbul semenjak kekuasaan orde baru bercokol menggantikan pemerintahan Soekarno. Berdasarkan data KontraS, praktek penghilangan paksa di Indonesia terjadi pada dua pembabakan dari tahun 1965 (peristiwa pembantaian massal PKI dan pendukung Soekarno yang di PKI-kan), 1984 (Tanjung Priok), 1989 (Talangsari, Lampung), okupasi di Timor Timur, Peristiwa sepanjang tahun 1997-1998 (Penculikan aktivis pro-demokrasi). Babak yang kedua terjadi selama orde reformasi yakni pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua.

“Kasus penghilangan paksa ini masih terkesan menutup sebelah mata. Alih-alih untuk menemukan orang-orang hilang tersebut dengan melakukan pembentukan Tim Pencari Orang Hilang yang selama ini didesak oleh korban dan keluarga korban. negara tidak mampu dan terkesan tidak mempunyai komitmen.” Jelas KontraS melalui website resminya.

KontraS menilai, sebuah aturan hukum yang secara jelas dan spesifik mengatur mengenai kejahatan penghilangan paksa mutlak diperlukan mengingat kejadian serupa masih bisa terjadi di tengah tindakan represifitas aparat keamanan dalam konteks penanggulangan terorisme dan perang terhadap gembong narkoba.

Pentingnya ratifikasi Konvensi ini karena kejahatan penghilangan paksa termasuk klasifikasi kejahatan yang terus berlanjut sebelum korban ditemukan (Continous Crime) sehingga hal ini bisa menjadi sebuah langkah antisipasi agar peristiwa-peristiwa serupa seperti yang pernah terjadi di Indonesia tidak berulang lagi.

Lebih lanjut, KontraS mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan secara menyeluruh Rekomendasi Pansus Orang Hilang.

Melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang, memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

KontraS juga meminta Presiden untuk mempercepat proses pembahasan ratifikasi Konvensi yang telah dimasukkan dalam Perpres 38/2018 Tentang Perubahan Atas Perpres 75/2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), sehingga terdapat aturan hukum yang jelas mengatur mengenai kejahatan penghilangan paksa di Indonesia.

KontraS berharap Presiden dapat merealisasikannya sebab negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya instrumen hukum yang dapat mencegah atau menindak kejahatan penghilangan paksa.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top